perda tentang perangkat desa 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang. perda tentang perangkat desa 2018

 
 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentangperda tentang perangkat desa 2018  Jenis

Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah (PERDA) NO. desa-perangkat desa. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Madiun. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. PERDA KSB NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA DI KSB. Pengangkatan Perangkat Desa; III. NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON, Menimbang : a. 13. Prakarsa DPRD. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016, ketentuan Pasal 33 huruf g danSusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapakan pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; b. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERANGKAT DESA. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata. Bagian Kelima Mekanisme. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun. Gunungkidul No. 18 . Mengatur tentang perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemilihan dan tugas dari tim pengangkatan perangkat desa. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,. Sekretariat Desa; b. Indonesia, Kabupaten Bogor. Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; b. Untuk memberikan arahan yang jelas dalam penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desa pada Pemerintah Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk (lembaran daerah kabupaten nganjuk. perubahan-perda-desa. 2017 TENTANG PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Tuliskan identitas kepala desa, yaitu nama lengkap dan jabatan dari kepala. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa: Unduh: 37: Peraturan Bupati Nomor 7: Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: Unduh: 37: Peraturan Bupati Nomor 15Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa. 11, LD 2017/11. 158 LL KAB. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. DESA. Pengelola Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah Perangkat Desa dengan penekanan pada penyebutan fungsi, sedangkan pada perubahan, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) sesuai SOTK Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi 4. 2018. PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA : 31-12. Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);. pemdes bojonglor. Perangkat Desa, anggota BPD, Lurah, Perangkat Kelurahan dan Ketua RW, tidak dapat menjadi Pengurus RT. NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang : a. DETAIL. Belum Tersedia. ABSTRAK: a. penataan kecamatan; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa UNDUH DISINI. E. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan. 0000000026. Glosarium. Mengatur tentang perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemilihan dan tugas dari tim pengangkatan perangkat desa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Subjek. UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 43 Tahun 2014 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ABSTRAK: a. 2023. Peraturan Daerah TAHUN 2022. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk. Tematik. 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, pasal 14, pasal 1. Berlaku. Glosarium. NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, Menimbang : a. ORGANISASI-DESA. CATATAN: Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018. 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan. 8, TLD NO. . CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016. peraturan daerah (perda) no. ; ABSTRAK: a. Pemaparan Hasil Evaluasi Perda Kab. 2 Tahun 2018, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Kelurahan adalah bagian wilayah dari perangkat Kemantren di Kota Yogyakarta dan Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo. Mengatur tentang perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemilihan dan tugas dari tim pengangkatan perangkat desa. download: 68. Tahun . NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. Beranda. Tahun. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2016. Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. 3, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 No. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. E. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Glosarium. 42 halaman. 11, LD No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa. UNSUR STAF PERANGKAT DESA 9. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018. -->. berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Jumlah. E. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor1. PERANGKAT DESA. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya. Pengawas—Penganlkatan Perangkat. T. Tahun. Alor No. 2018/NO. Berdasarkan Perda Kota Pariaman No. . Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. -. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); (1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, 6. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 83 Tahun 2015. perangkat desa_pengangkatan dan pemberhentian_perda_perubahan. 5/2018, No reg Perda 5/2018. Kedudukan Perangkat Desa. Subjek. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 1 tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Barat tahun 2016 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 135);NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI,. Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. 13, BD NOMOR 13 SERI G1. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. 3, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 No. (3) Selain rancangan Perda APBD, daftar kumulatif terbuka Propemperda diperuntukkan pula bagi penyusunan rancangan Perda terkait dengan: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 2018. Subjek. Perdes SOTK 2018. Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota. nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa. 2. 8, LD No. Musyawarah Desa adalah musyawarah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017. PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-11-tahun-2015-tentang-perangkat-desa. 26 Tahun 2016. Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU. PERDA Kab. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;. 2435. Perubahan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. NO. TENTANG. Peraturan Daerah (PERDA) NO. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. 10 Tahun 2018 APBD 2019: 76 KiB: 238: Perda Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD 2018: 87 KiB: 515 462 X. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018. bahwa untuk melaksanakan. 14. LARANGAN PERANGKAT DESA 5. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Semarang No. 14. DOWNLOAD: 41. Kepala Seksi, yang. Perwakilan. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. 2899. (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan DPRD Kabupaten/Kota. 1. 07 Tahun 2018 PAPBD: 89 KiB: 241: PERDA NO. PEMANFAATAN TANAH DESA . oleh pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pedoman. Banyumas No. STATUS PERATURAN. Perbup Gunungkidul No 18 Tahun 2019 ttg Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018. 2018: APBD Tahun 2019: Detail Unduh : 49: Peraturan Daerah: 9: 2018: Pengelolaan Penerangan Jalan Umum: Detail. ABSTRAK: a. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia, Kota Gunungsitoli. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan. Desa Indralayang. Berikut ini penjelasannya masing-masing: 1. 4. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. 7. Tematik. 8, TLD NO. 2016. 2021. Alokasi Afirmasi; dan c. Halaman ini telah diakses 1068 kali. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2018.